Memahami Kembali Makna berasal dari Politik Identitas

Berita politik,- Hari ini telah memasuki bulan ke dua di tahun 2022. Perbincangan politik mengenai kandidat yang dapat bersaing di pemilu 2024 mulai santer diperbincangkan di hadapan publik. Radio, Koran, Majalah, Televisi dan berita elektronik mulai dibanjiri tentang opini berasal dari beraneka sumber mengenai siapa saja pasangan calon Presiden dan Wakil presiden yang dapat ikut berkontestasi di dalam Pemilu 2024 yang dapat datang.

Terdengar nama Prabowo Subianto yang dapat ulang dicalonkan oleh Partai Gerindra, Puan Maharani yang dapat dicalonkan oleh PDIP, Agus Harimurti Yudhoyono berasal dari Partai Demokrat, ataupun 3 berasal dari 7 kandidat dengan elektabilitas tertinggi di kancah nasional, yakni Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir maupun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 3 sosok non-partai yang ada di dalam pelawaan ketua berasal dari partai PAN, Dzulkifli Hasan yang dimaknai sebagai kandidasi PAN di dalam kontestasi Pemilu 2024 nanti.

kemerdekaan RI yang dapat memasuki 77 tahun dan Reformasi Politik yang melahirkan pemerintahan demokrasi menginjak 24  tahun masih dipenuhi dengan kritik dan polemik. Memang, memaknai kematangan demokrasi sebuah Negara tidak serupa dengan membandingkan kematangan seorang anak, yang terhadap umur 24 tahun biasanya telah menginjak umur dewasa dan siap berdiri sendiri

Kompleksitas berasal dari Organisasi bernama Negara dengan sejumlah problem yang seringkali berbenturan mengakibatkan perlunya ada perbaikan yag konsisten di beraneka lini bernegara. Mulai berasal dari tata kelola, pengawasan aparatur sipil Negara, kasus administrasi dan konflik kepentingan antar pejabat publik seringkali mewarnai diskursus yang dihadirkan di tayangan televisi local ataupun nasional

Berkaca berasal dari Pemilu 2014 dan 2019 telah lumayan ramai memperbincangakan tentang Politik Identitas. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan politik identitas ini?

Dalam buku Routledge Handbook of ecocultural Identity, Tema Milstein dan ┬áJose Castro-Sotomayor mengartikan bahwa “Politik identitas adalah metode pendekatan politik dimana orang-orang berasal dari type kelamin, agama, ras, latar belakang sosial, kelas sosial, lingkungan, atau segi identifikasi lainnya, mengembangkan agenda politik yang didasarkan terhadap identitas ini.”. Secara sederhana, hal ini merupakan tidak benar satu propaganda yang sanggup digunakan di dalam dunia politik dengan gunakan identitas deterministic, atau telah ditentukan dan diluar keinginan privat berasal dari seseorang tersebut, dengan maksud untuk mengakomodir kepentingan politik berasal dari sejumlah orang.

Tak diragukan lagi, sebagai konsekuensi berasal dari negara Demokrasi, Pemilihan Umum atau yang lebih kerap disebut sebagai Pemilu di Indonesia merupakan tata cara untuk memilih pimpinan secara consensus. Dimana kepemimpinan lahir berasal dari nada mayoritas, berasal dari hasil Pemilihan Umum.

Namun, sebagai Negara dengan ribuan pulau, ragam kebudayaan, varietas suku di dalamnya dan heterogenitas masyaakat tradisi dengan segala budaya dan keyakinannya, adalah sebuah isyarat dimana kepemimpinan nasionalnya wajib diampu oleh orang-orang yang secara toleran sanggup mengerti perbedaan-perbedaaan ini.

Kepentingan politik yang gunakan perbedaan melalui menyinggung hal-hal lahiriah yang tak ditentukan dan pasti saja tak sanggup dipilih oleh orang tersebut merupakan hal yang secara ethical tidak dibenarkan, karna benar-benar menyinggung dan menyakitkan. Bahkan untuk hal simple seperti halnya minat terhadap sebuah music saja sanggup menyebabkan baku hantam, apalagi sebuah identitas lahiriah.

Politik identitas seperti halnya propaganda politik lainnya biasanya digunakan sebagai narasi politik untuk memenangkan dominasi di tengah pemberian public. Namun hal ini pasti saja dapat merambat jadi kasus identitas dan kesukuan, seperti halnya apa yang berjalan di Rwanda terhadap tahun 1994.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.